Rabu, 20 Februari 2008

Pemrov Banten dan Kota Serang Lahir, Nasib Rakyat Tetap

Serang, Pelita
Banten jadi provinsi dan pemekaran-pemekaran daerah, juga adanya pemerintahan kota (Pemkot) Serang, Banten, rakyat kecil masih terpuruk kehidupannya, dan semakin terhimpit bila melihat keberadaan di kelompok-kelompok masyarakat bawah.
Hal itu diutarakan mantan Ketua Dewan Kesenian Banten (DKB) Edi Djubaedi, Selasa (25/12) di Sanggar Badak, Serang. Menurutnya, ada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten tidak mengubah kehidupan masyarakat kecil menjadi baik. Karena terlihat semakin banyak peminta-minta di jalan atau di depan gedung. Selain itu semakin banyak gelandangan, serta pengangguran.

Menurut pelukis senior Banten ini, bukti tidak meningkatnya kehidupan untuk orang kecil meningkatnya berbagai bantuan untuk orang miskin, seperti, beras untuk orang miskin (Raskin), bantuan kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dsb. Orang miskin semakin banyak memang pemerintah daerah kurang memperhatikan perekonomian masyarakat kecil. Misalnya, semakin sulitnya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan, karena selalu diusir, sulitnya para tukang becak karena jalan-jalan ada yang dilarang untuk becak masuk. Belum lagi terhimpitnya lahan petani akibat industrialisasi.

Saya pesimis adanya Pemprov Banten atau adanya Pemkot Serang, para elit di eksekutif dan legislatif itu tidak memikirkan masyarakat kecil, hanya cari peluang kedudukan. Ini biangkeroknya juga Parpol, karena para anggota dewan pada cari proyek dana APBD untuk pribadi dan kelompok Parpolnya, katanya.

Namun meskipun demikian, rakyat kecil tetap berdaya menghadapi hidup serba sulit. Karena pada dasarnya rakyat kecil sudah terlatih dan biasa hidup susah. Maka, adanya perubahan pemerintahan hanya keinginan elit politik di daerah. (ib)

Tidak ada komentar:


Bersama

Pengunjung ke

Gang Raflesia

Jl. Raflesia, Kawasan Kelapagading Blok S-T, Kota Serang Baru,
Banten, Indonesia 42122